Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

PERAN KEJAKSAAN DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. H. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. - Ijud Tajudin, S.H., M.H. - Rizqi Baharuddin Saim

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMO R 687/Pid.b/2012/PN.DPS. DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ijud Tajudin, S.H., M.H. - Samuel Panahatan

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 39/PK/PID.SUS/2011 MENGENAI PERUBAHAN PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA SELAMA 15 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Dr. Somawijaya, S.H., M.H. - Fajar Bismajati Rismawan - Ijud Tajudin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Dr. Somawijaya, S.H., M.H - Ferdinan Tampubolon - Ijud Tajudin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

DANY FADHILAH - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M.,IT.Law. - Ijud Tajudin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 757/PID.B/2014 TERKAIT PENGUNDUHAN DAN PEMAKIAN SOFTWARE BAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.H., LL.M - ELIZABETH NATASHA VIRGINIA - Ijud Tajudin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA BOBBY æKEBOÆ YOGA SEBAGAI KETUA PANITIA LOCKSTOCK FESTIVAL YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN DIDUGA AKIBAT CYBER BULLYING

Dr. Muhammad Amirulloh, S.H., M.H. - Ijud Tajudin, S.H., M.H. - KEVIN MUHAMMAD HAIKAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK KETERLAMBATAN PENYERAHAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KEBON WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Ijud Tajudin, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - Yunita Komaladewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1444 K/PID.SUS/2010 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA YANG TIDAK MEMUAT PERINTAH PENAHANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF K KUHAP

Ijud Tajudin, S.H., M.H. - RIO ALBANA - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Ijud Tajudin, S.H., M.H. - MELDA CITRA DEWI PANJAITAN - Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PERAN KEJAKSAAN DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMO R 687/Pid.b/2012/PN.DPS. DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 39/PK/PID.SUS/2011 MENGENAI PERUBAHAN PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA SELAMA 15 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 757/PID.B/2014 TERKAIT PENGUNDUHAN DAN PEMAKIAN SOFTWARE BAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA BOBBY æKEBOÆ YOGA SEBAGAI KETUA PANITIA LOCKSTOCK FESTIVAL YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN DIDUGA AKIBAT CYBER BULLYING

DAMPAK KETERLAMBATAN PENYERAHAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KEBON WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1444 K/PID.SUS/2010 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA YANG TIDAK MEMUAT PERINTAH PENAHANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF K KUHAP

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi